Garudanetwork – Hacker Bjorka kembali menggegerkan publik. Sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat Indonesia termasuk keluarga Presiden Jokowi dibocorkan.
Merespons masalah tersebut, Presiden Jokowi mengatakan jika kebocoran dan penjualan data merupakan hal lumrah karena kerap terjadi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
“Semuanya, tinggal (diatasi) banyak negara yang mengalami hal yang sama,” kata Presiden Jokowi usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya pada Jumat (20/9/2024).
Untuk mengatasi masalah kebocoran data pajak ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
“Kemarin saya sudah menyampaikan dimitigasi. Yang paling dimitigasi secepat-cepatnya biar tidak kejadian lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan akan mendalami kasus kebocoran data oleh Bjorka tersebut.
Diduga, 6 juta data NPWP masyarakat Indonesia termasuk Presiden Jokowi beserta putranya Kaesang, dan Gibran tersebut dijual Bjorka di Breach Forums seharga US$10 ribu atau Rp 153,1 miliar.
Kebocoran data mulai NIK, NPWP, alamat, no hp, email dan sebagainya ini pertama kali diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto melalui akun X pada Rabu (18/9/2024).
Tidak hanya membocorkan data keluarga Presiden, Bjorka juga mencatut sejumlah nama petinggi negara di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Budi Arie hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Penulis: Izzatun Najibah
